DARI MANA SUMBER BIAYA SBI??

Sumber Biaya Sekolah, Profil Yang Buram

Pendahuluan

Pemerintah wajib menetapkan kebijakan pendidikan yang dapat menjamin pemerataan kesempatan, peningkatan mutu, peningkatan relevansi dan efisiensi manajemen. Empat pilar kewajiban penjamin mutu pendidikan tersebut wajib pemerintah jalankan agar mampu menjamin bangsa ini untuk beradaptasi dalam menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Salah satu kewajiban pemerintah yang mendukung keempat pilar utama tersebut adalah menetapkan kebijakan dan menyediakan anggaran agar pembaharuan pendidikan nasional dapat terbina secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dalam hal ini pemerintah juga perlu menetapkan regulasi tentang siapa yang harus menanggung biaya pendidikan, mengingat tanggung jawab pendidikan terletak di tangan orang tua, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat .Berkaitan dengan sistem anggaran, hasil studi kepustakaan dari tim Universitas Maryland yang dipimpin oleh// Dr. James Greenberg// Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya// menyimpulkan bahwa salah satu indikator sekolah efektif ialah sekolah yang memiliki sumber dana kuat, melakukan investasi berkelanjutan, dan mengalokasikan dana  secara efektif. (www.education.umd.edu/k-16/effective Schools.html, /09/2009).

Kekuatan sumber dana terletak pada kepastian dan kecukupan sesuai dengan kebutuhan sekolah dapat berkembang dan adaptif terhadap perubahan jaman sehingga menjamin lulusan dalam bersaing dalam kehidupan lokal, nasional dan global.

Orang Tua Sebagai Sumber Anggaran Yang Kuat

Sejarah membuktikan bahwa orang tua siswa merupakan sumber dana yang kuat. Besarnya kekuatan itu menunjukkan daya dalam menopang percepatan pembaharuan pada beberapa sekolah swasta yang telah mampu mengelola mutu sehingga dapat menjadi pengharapan bagi masyarakat berada. Perkembangan ini terjadi sampai tahun 1980-an, dimana di berbagai kota terdapat sekolah swasta tempat berkumpulnya masyarakat berada dengan tingkat partisipasi pembiayaan orang tua siswa yang terus meningkat.

Pada era tahun 1990-an dikarenakan semakin tingginya kebutuhan untuk memodernisasi sarana gedung dan mengikuti perkembangan teknologi yang secara massif merupakan kebutuhan siswa dalam berkompetisi, sekolah negeri pun terdorong untuk mengimpun dana masyarakat. Puncaknya terjadi pasca 1997 dengan lahirnya konsep MBS dimana partisipasi pembiayaan pendidikan dari orang tua siswa mengalami peningkatan drastis sehingga jumlah dana yang diserap sekolah negeri  favorit mampu menyamai bahkan bisa lebih besar daripada sekolah swasta.

Semakin besarnya sumbangan dana masyarakat telah berdampak pada meningkatnya investasi pembangunan gedung, penyediaan sarana, peningkatan kegiatan siswa seperti pembiayaan pengiriman delegasi sekolah pada berbagai perlombaan, pembayaran guru honor, dan peningkatan kesejahteraan guru. Guru-guru pada sekolah favorit paling menikmati  tingginya dukungan  terhadap berbagai keleluasaan anggaran. Besarnya dukungan orang tua siswa pada sekolah tertentu telah melebihi besarnya alokasi anggaran dari pemerintah.

Dari tahun ke tahun harga yang harus dibayar oleh orang tua siswa agar dapat menyekolahkan anaknya menjadi tidak rasional . Hal ini dikarenakan besarnya sumbangan pada awal tahun bisa melebihi dua kali lipat besar gajinya. Di samping itu, semangat menghimpun dana telah melupakan kedekatan pada keluarga dari kelompok orang kurang mampu sehingga sekolah favorit  identik dengan sekolah  kelompok ’borju’.

Reformasi dan Otonomi Daerah

Bersamaan dengan meningkatnya upaya sekolah dalam memanfaatkan potensi orang tua siswa sebagai salah satu sumber biaya sekolah, dalam bidang politik bergulir pula reformasi yang menentang kebijakan sekolah dalam menggali dana yang bersumber dari masyarakat. Tekanan itu terus mendorong Negara untuk menyediakan dana anggaran sekurang-kurangnya 20% untuk biaya pendidikan.

Pada posisi anggaran Negara yang selalu terbatas, maka  logika 20% termasuk gaji dan biaya lainnya menjadi perbincangan nasional yang hangat. Meskipun pada akhirnya keputusan pun dibuat, yang dimaksud undang-undang adalah alokasi 20% anggaran pendidikan itu termasuk gaji.

Perkembangan tidak berhenti di situ, tekanan terhadap sekolah agar terus menurunkan peran pembiayaan dari masyarakat terus menguat. Belakangan  komponen pembiayaan sekolah yang berasal dari masyarakat malah telah menjadi komoditas politik. Pembatasan bahkan larangan terhadap kewenangan sekolah dalam menghimpun dana dari masyarakat pun terus berkembang.

Saat ini beberapa daerah, seperti ada kabupaten di Provinsi Bali dan Sumatera Selatan yang mementingkan nilai popularitas secara politis sehingga secara tegas menetapkan kebijakan sekolah gratis tanpa mengetahui terlebih dahulu berapa kebutuhan sekolah dalam membiayai kegiatannya agar lulusannya dapat menjadi pengembang mutu persaingan generasi muda dari daerahnya.

Kebijakan Pembiayaan Sekolah

Sistem anggaran sekolah meliputi tiga ranah utama yaitu penyediaan sumber dana, pengalokasian  dana, dan pertanggunjawaban penggunaan dana.

Standar nasional pendidikan mengatur dengan jelas tentang pengalokasian dana. Pemenuhan standar meliputi tiga indikator  pengelolaan anggaran. Efektivitas penganggaran sekolah diukur dengan (1) melaksanakan  investasi meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan  sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. (2) menjalankan fungsi biaya operasi meliputi gaji pendidikan dan tenaga kependidikan, tunjangan yang melekat pada gaji, peralatan habis pakai, (3) mengelola biaya personal meliputi biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pada PP 48 tentang pasal 4 dinyatakan bahwa biaya investasi dan operasi  personalia dan nonpersonalia menjadi tanggung jawab  pemerintah atau pemerintah daerah. Pada pasal 9 dan 10 diatur bahwa pendanaan yang diperlukan atas biaya investasi lahan untuk pembiayaan sekolah bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber daya masyarakat atau bantuan asing.

Sementara tanggung jawab pendanaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah mengantarkan sekolah  memenuhi standar nasional pendidikan. Juga berinvestasi selain lahan yang bukan program wajib belajar menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Kebijakan di atas telah mempersempit  kewenangan sekolah untuk melibatkan dana yang berasal dari masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Penyederhanaan itu setidaknya dampak dari  (1) arah kebijakan politik yang lebih berpihak pada pemenuhan opini publik  karena (2) masyarakat memandang bahwa harga pendidikan yang ditawarkan sekolah tidak terjangkau oleh  kemampuan masyarakat kebanyakan (3) nilai akuntabilitas sekolah menunjukkan bahwa mutu pelayanannya tidak setinggi harganya alias kurang bermutu. Sekolah tidak dapat memberikan kepuasan kepada pelanggannya sehingga pelanggan melawan kewenangan  sekolah melalui legislatif.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa sekolah tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk menggunakan dana dari masyarakat. Sementara itu sumber dana pengganti tidak sebesar sumber dana dari masyarakat. Kondisi ini menjadi beban tersendiri pada sekolah favorit di perkotaan terutama pada daerahnya yang menetapkan kebijakan bebas biaya pendidikan.

Keterbatasan biaya pendidikan akan menghilangkan kelompok sekolah unggul. Sehingga percepatan pembinaan siswa dari  bebagai daerah semakin menurun karena sekolah tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan keunggulan dalam bidang teknologi, kegiatan kesiswaan, peningkatan mutu kompetensi guru, inovasi pembelajaran, dan kompetisi siswa.

Terlambat Membangun Kewirausahaan Sekolah

Sebelum jaman Orde Baru, dalam meningkatkan mutu pendidikan berbasis masyarakat kita memiliki kultur gotong royong. Bersamaan dengan berkembangnya SD inpres, gotong royong pun semakin pudar sehingga tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan pendidikan formal makin rendah.

Partisipasi dalam bentuk lain meningkat lagi tatkala MBS mulai bergulir, kecenderungan ini dihabisi dengan bangkitnya reformasi yang pro rakyat. Konsisi ini lebih parah lagi karena yang disuarakan adalah bebas biaya pendidikan, tanpa memperdulikan seberapa besar dampaknya terhadap penurunan daya adaptasi sekolah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global.

Pada beberapa daerah terlihat dampak dari kebijakan bebas biaya pendidikan  yang ditetapkan. Adanya keterbatasan biaya pendidikan yang kemudian memunculkan gejala apriori dari para pengelola sekolah, yaitu mewujudkan mutu seadanya dengan biaya seadanya.

Keterbatasan sumber anggaran seperti saat ini kalau dilihat dari gejala menguatnya tarik ulur dalam proses keputusan politik tentang biaya pendidikan 20% menandakan bahwa anggaran pada tahun-tahun mendatang bukannya akan semakin melimpah. Hukum ekonomi berlaku, semakin banyak yang membutuhkan mengakibatkan sumber daya semakin terbatas.

Oleh karena itu, masalah pembiayaan sekolah pada masa depan perlu mendapat perhatian lebih seksama.  Departemen Pendidikan Nasional perlu meningkatkan kesungguhan dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan warga sekolah. Langkah ini akan berdampak positif pada sekolah dan bermanfaat bagi warga sekolah secara umum.

Tantangan paling berat adalah mengubah budaya berpikir dari budaya menerima sumbangan ke menciptakan uang.

Kebijakan ini telah dilaksanakan oleh negara-negara lain. Komisi Eropa sejak tahun 2006 giat mengembangkan kewirausahaan kepada warga sekolah terutama untuk siswa agar mereka dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga sukses dalam bidang finansial. Pemikiran ini diterapkan dari mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, “so that education can have a more active role in creating a more entrepreneurial culture in Europe”.

Diyakini oleh mereka bahwa keseimbangan dalam meningkatkan jumlah wirausahawan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan ekonomi. Research suggests that there is a positive correlation between entrepreneurship and economic growth. (European Union: 2006). Scherrer (2002) merekomendasikan agar kegiatan pengembangan diprioritaskan dalam pengembangan profesi dan teknis pengembangan bisnis skala kecil.  Salah satu bentuk usaha adalah mendorong lebih banyak siswa melakukan kerja paruh waktu.

Jika Uni Eropa mengembangkan kebijakan khusus dalam mengembangkan kewirausahaan, Indonesia belum banyak berbuat untuk meningkatkan kemandirian sekolah. Pengembangan kewirausahaan di SMK yang juga telah lama dikembangkan belum berhasil mengembangkan budaya usaha produktif yang berorientasi pada jangka pajang. Dalam beberapa kasus malah kewirausahaan diartikan sebagai eksploitasi sumber daya dalam jangka pendek untuk meningkatkan kesejateraan warga sekolah.

Pada indikator kinerja kunci tambahan tenaga kependidikan pedoman penjaminan mutu sekolah bertaraf intenasional dinyatakan bahwa kepala sekolah bervisi internasional, mampu membangun jejaring internasional, memiliki komptensi manajerial, serta jiwa kepemimpinan dan entrepreneurial yang kuat. Pemikiran ini juga terlalu sederhana untuk dikembangkan dalam bentuk operasional yang kokoh sebagai dasar pengembangan budaya kewirausahaan.

Permendiknas  nomor 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan  yang telah menggariskan pentingnya meningkatkan pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan, antara lain : (a) Meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam menciptakan suatu barang menjadi lebih berguna;  (b) Meningkatkan kreativitas dan keterampilan di bidang barang dan jasa (c) Meningkatkan usaha koperasi siswa dan unit produksi.

Secara umum upaya meningkatkan kewirausahaan sebagai bentuk peningkatan kemandirian sekolah sampai kini belum menjadi gerakan nasional yang ditangani dengan sungguh-sungguh, semua masih dalam bentuk ide dasar.

Mewirausahakan birokrasi sekolah (David Osborne, 1996)  dengan meningkatkan kewenangan sekolah untuk mengambil keputusan dalam mendorong kemandirian secara ekonomi  perlu dipikirkan lebih lanjut.

Model sekolah yang memiliki unit usaha produktif sebagai sumber pendanaan  perlu dikembangkan lebih lanjut. Kita melihat ada beberapa sekolah yang memiliki lahan luas yang dapat diusahakan. Pada kasus lain terdapat sekolah yang berkembang di tengah daerah home industri. Namun dikarenakan kurangnya pengalaman warga sekolah dalam berwirausaha sehingga upaya meningkatkan kewirausahaan belum berkembang dengan maksimal.

Usaha mengembangkan lembaga bisnis unit kecil sekarang semakin memungkinkan jika sekolah mampu mengembangkan potensi daerahnya yang diintegrasikan pada jaringan pemasaran melalui internet. Hanya saja penanganannya perlu hati-hati. Jangan sampai usaha peningkatan mutu pendidikan kalah oleh kepentingan peningkatan daya ekonominnya.

Kesimpulan

Meningkatkan kemandirian sekolah yang utama adalah kemandirian dalam membangun sumber dana yang kuat. Sumber dana itu idealnya berkembang ke arah peningkatan upaya sekolah dalam membangun unit usaha kecil yang dikembangkan dalam sistem sekolah. Arahnya pada perubahan budaya melalui pengembangan pengetahuan dan keterampilan warga sekolah dalam berwirausaha. Jika ini terlambat dikembangkan, maka kita dan seluruh sekolah akan menghadapi kesulitan besar. Tidak berdaya membiayai pengembangan mutu karena terbatas anggaran.

Referensi:

David Osborne, Ted Gaebler ,1996. Mewirausahakan Birokrasi: Reinventing Bovernment,, Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.

www.education.com/reference/article/Ref_Parents_Financial/

www. education. umd.edu/k-16/ effective Schools /summary.html, 09/2009).

Categories: Pengelolaan

 //
// ]]>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s